GERAK12 – Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengklaim pengesahan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sudah tak lagi menyertakan uang sogokan.
Ganjar lebih memilih berdebat dengan para dewan ketimbang harus memberi uang pelicin.
“Pengesahan pertanggungjawaban APBD yang dulu nyogok, maaf Pak, tidak ada lagi itu. Lebih baik kita berkelahi saja daripada hanya soal seperti itu,” kata Ganjar saat memberi sambutan dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022.
Mengutip dari CNNIndonesia, Rabu (14/4). Politikus PDIP itu mengaku kerap mengajak pihak KPK untuk memantau pengesahan APBD. Menurutnya, para anggota DPRD langsung memberi persetujuan terhadap laporan tersebut ketika dirinya menyebut ada pihak KPK ikut memantau.
“Saya sampaikan ada KPK di sini ingin melihat. Maka prosesnya tidak ada lagi yang di bawah meja, tidak ada lagi yang di bawah taplak, sehingga semua bisa dilihat di atas meja,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Ganjar juga menyinggung soal upaya pencegahan korupsi yang bisa dilakukan dengan sistem integrasi APBN dan APBD. Menurutnya, langkah tersebut bisa dimulai pada 2022 mendatang.
“Rasa-rasanya seluruh daerah musti menyiapkan pada tahun ini. Sehingga sekarang kita sedang menyusun RAPBD 2022, sistem perencanaannya betul-betul bisa terintegrasi,” kata Ganjar.
Dugaan suap pengesahan APBD atau uang ketok palu kerap ditangani KPK dalam beberapa waktu terakhir. Seperti misalnya kasus yang menjerat mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho hingga mantan Gubernur Jambi Zumi Zola.
Dalam kasus itu, biasanya anggota dewan mengancam tak mengesahkan APBD apabila tak ada uang pelicin dari pihak eksekutif. Khawatir anggaran tak bisa digunakan, pihak eksekutif akhirnya memberikan sejumlah uang kepada para wakil rakyat tersebut.
Discussion about this post