GERAK12 – Anggota DPR Dapil Jambi dari Fraksi PDIP Ihsan Yunus diduga sudah sering mengerjakan proyek di Kementerian Sosial, bahkan sebelum wabah Covid-19.
Sumber yang mengetahui proses penyidikan kasus korupsi Bantuan Sosial Covid-19 ini menceritakan sebelum pandemi Ihsan diduga menggarap beberapa paket pekerjaan di Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam berupa pengadaan tenda dan makanan siap saji.
Dilansir tempo.co, Selasa (23/3). Pada awal-awal wabah Covid-19 masuk ke Indonesia, Menteri Sosial Juliari Batubara diduga sudah melibatkan Ihsan untuk mengerjakan paket pekerjaan pengadaan alat pelindung diri, hand sanitizer, masker, vitamin dan madu.
Nilai kontraknya ditaksir lebih dari Rp 50 miliar. Selain itu, Ihsan diduga juga mengerjakan paket pekerjaan program sembako Kemensos Hadir yang nilai per paketnya sebesar Rp 200 ribu.
“Program sembako Kemensos Hadir ini adalah program sembako sebelum Bansos Covid-19 yang 12 tahap,” kata sumber tadi. Sumber ini menyebut Ihsan memang sering berkunjung ke Kemensos dan bertamu ke ruangan Juliari.
Dalam pengadaan Bansos Covid-19, Ihsan diduga kembali mendapatkan proyek pengadaan. Sumber tersebut menyebut Ihsan mengerjakan paket bansos melalui dua operatornya, salah satunya Agustri Yogasmara. Dalam 12 tahap penyaluran bansos, Ihsan diduga mendapatkan sedikitnya 35 paket pengerjaan dengan jumlah 4,5 juta dan nilai Rp 1,2 triliun.
Ketika diperiksa penyidik KPK, salah satu tersangka kasus bansos Covid-19, Matheus Joko Santoso menyebut ada tujuh vendor yang diduga terafiliasi dengan Ihsan, yaitu PT API, PT BPD, PT MHS, PT GTJ, PT IVA, PT P dan PT AGM.
Pesan konfirmasi yang dikirim Tempo melalui pesan WhatsApp ke Ihsan Yunus hanya berceklis satu. Sementara panggilan telepon tertuju pada mailbox. KPK telah menggeledah kediaman Ihsan Yunus, lalu memeriksanya pada 25 Februari 2021. Seusai pemeriksaan, Ihsan memilih irit bicara.
“Intinya saya sudah menjelaskan semua kepada penyidik. Silakan tanyakan ke penyidik saja, ya,” ujar Ihsan saat itu. Yogas seusai diperiksa KPK pada 10 Februari menyangkal dirinya menerima uang dalam perkara ini. “Enggak, enggak ada terima, wallahi,” kata dia.
Pengacara Juliari, Maqdir Ismail membantah bahwa kliennya sering melibatkan Ihsan Yunus dalam proyek-proyek pengadaan sebelum bansos Covid-19. “Sepanjang yang saya tahu tidak,” kata dia.
Dia mengatakan Juliari belum lama menjadi menteri. Selain itu, kata dia, pengadaan bansos berada di bawah Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos.
Discussion about this post