GERAK12 – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko enggan menanggapi berbagai spekulasi yang menyebutkan dirinya akan dicopot seiring menguatnya isu reshuffle Kabinet Jokowi.
“Yang tahu hanya presiden,” ujarnya, Selasa (20/4).
Moeldoko mengaku tidak tahu-menahu ihwal kemungkinan Presiden Jokowi melakukan reshuffle besar-besaran seiring rencana pembentukan nomenklatur baru Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemenristek-Dikbud serta Kementerian Investasi.
“Untuk reshuffle yang tahu hanya presiden,” tuturnya singkat.
Sebelumnya, spekulasi beredar usai elite PKB Luqman Hakim menyebut menteri yang bakal kena reshuffle kabinet berinisial M. Setidaknya ada empat anggota kabinet Jokowi yang inisialnya M.
Mereka adalah Menko Polhukam Mahfud Md, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo menilai Moeldoko patut diganti usai kisruh Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat.
“Manuver Moeldoko ini berpotensi menurunkan citra Presiden dan menurunkan kewibawaan lembaga KSP,” ujar Ari.
Sementara itu, Anggota DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus menyatakan partai sudah menyiapkan kader-kader terbaik jika nantinya diajak bergabung masuk ke dalam kabinet Jokowi.
“Kami siap berkontribusi bagi bangsa dan negara, apa pun pos yang diamanatkan nantinya. Siapa pun orangnya, bagi PAN tidak ada persoalan,” ujarnya, Selasa (20/4).
Namun, Guspardi menyebut sampai saat ini PAN belum menerima kepastian secara resmi dari Istana ihwal tawaran masuk ke dalam Kabinet Indonesia Maju. PAN, ujar Guspardi, masih dalam posisi menunggu.
“PAN akan menghormati apa pun keputusan Jokowi terkait wacana perombakan kabinet. Jika diajak bergabung tentu itu merupakan apresiasi Presiden kepada PAN untuk memperkuat pemerintahan,” tuturnya.
Partai Amanat Nasional kembali dikabarkan akan bergabung ke kabinet Jokowi seiring dengan kabar reshuffle kabinet belakangan ini. Presiden Jokowi bahkan dikabarkan sudah memanggil politikus PAN.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian belum bisa memastikan apakah penunjukan menteri untuk pos baru Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta Kementerian Investasi, akan diikuti dengan reshuffle kabinet atau tidak.
“Reshuffle, sekali lagi, itu hak prerogatif presiden. Apakah hanya kementerian baru atau reshuffle yang lebih luas, itu semua berpulang pada evaluasi dan keputusan presiden (Jokowi). Kita bersabar saja. Kita tunggu,” ujar Donny, Sabtu (17/4).
Sumber: tempo.co
Discussion about this post