Tunggakan Pembayaran Bencana Karhutla Rp1,3 Triliun, Jambi Terkecil

G12 – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengaku masih memiliki tunggakan pembayaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebesar Rp1,36 triliun kepada sektor swasta.

Dana itu digunakan untuk penanganan karhutla sepanjang tahun lalu di enam provinsi di Indonesia.

“Untuk tunggakan pembiayaan penanganan karhutla tahun lalu, 2020 sebesar Rp1,3 triliun yang masih dalam proses review di BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan),” ujarnya dalam rapat bersama Komisi VIII, Selasa (16/3).

Rinciannya, penanganan karhutla di Provinsi Riau sebesar Rp110,35 miliar, Kalimantan Selatan Rp429,97 miliar, dan Kalimantan Tengah Rp269,85 miliar.

Selanjutnya, penanganan karhutla di Kalimantan Barat sebesar Rp253,28 miliar, Sumatera Selatan Rp184,57 miliar, dan Jambi Rp112,86 miliar.

Ia menjelaskan revisi tambahan anggaran harus melampirkan hasil verifikasi BPKP seperti yang tertuang dalam Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) 127/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pergeseran Anggaran pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08).

Dalam hal ini, ia mengusulkan agar Kementerian Keuangan mempertimbangkan revisi PMK tersebut, sehingga memudahkan perubahan anggaran tahun berjalan.

“Penggunaan anggaran untuk kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan, mohon dipertimbangkan perlu atau tidaknya lampiran hasil verifikasi BPKP atau mungkin diberikan dukungan anggaran 50 persen dari usulan, karena bagaimanapun kami sangat tergantung dari BPKP,” tuturnya.

Pasalnya, verifikasi dari BPKP tersebut menunda pemberian usulan tambahan anggaran pada tahun anggaran berjalan.

Padahal, di sejumlah daerah sudah mulai tampak insiden karhutla, sementara BNPB belum melunasi pembayaran penanganan tahun sebelumnya kepada pihak vendor.

“Apabila terlambat seperti sekarang yang terjadi, sudah masuki Maret, kebakaran sudah mulai berjalan di beberapa provinsi Riau, Kalimantan Barat, dan Aceh, namun terkendala karena pengusaha atau vendor yang kelola helikopter water bombing ini belum mendapatkan pembayaran,” jelasnya.