G12 – Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin menyebut pemerintah saja dengan bunuh diri jika Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengesahkan hasil Kongres Luar Biasa Partai Demokrat Deli Serdang di bawah kepemimpinan Moeldoko.
“Jika Kemenkumhan mengesahkan Moeldoko, itu sama saja pemerintah bunuh diri, karena mengesahkan yang ilegal. Akan makin tercoreng kredibilitas istana di mata rakyat,” ujar Ujang, Selasa (16/3), dilansir tempo.co
Menurut Ujang, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tentu berkonsultasi dengan para menteri terkait persoalan konflik Demokrat.
“Presiden mencari cara agar tidak dikait-kaitkan dengan kudeta Demokrat,” tuturnya.
Kepala Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pariwisata dan Pemuda DPP Partai Demokrat Dede Yusuf berharap pemerintah segera mengambil keputusan atas upaya kudeta partai ini dengan cara yang baik dan bijak, termasuk laporan hukum yang dilayangkan pencetus KLB Deli Serdang.
“Kita tunggu sekarang bagaimana pihak berwenang termasuk Kemenkumham menyelesaikannya. Apakah mereka bisa menerima laporan palsu itu atau tidak,” kata Dede Yusuf di Cikarang.
Sejauh ini dia juga tidak mendengar ada kader dan pengurus partainya yang menghadiri pertemuan ilegal KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara, beberapa waktu lalu.
“Saya meminta sebagai Ketua DPP jangan teriming-imingi piti (uang) apalagi musim pandemi orang butuh, khan dengar kemarin banyak yang menerima tak sesuai harapan. Ini bahkan banyak yang mau balik lagi,” katanya.
“Saya tidak mendengar ada dari kader manapun termasuk di Kabupaten Bekasi yang mengirimkan orang, kalaupun ada itu pasti oknum-oknum yang bukan pengurus. Di Jawa barat maupun daerah lain kita semua komitmen bahwa kita fatsun terhadap pengurusan yang sah yakni Ketua Umum AHY,” katanya.
Sementara Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bekasi, Romli HM, sudah menginstruksikan kadernya untuk tidak menghadiri KLB Demokrat Deli Serdang sesuai instruksi DPP partai.
“Saya pastikan tidak ada kader Demokrat Kabupaten Bekasi yang menghadiri KLB ilegal itu karena bertentangan dengan aturan partai. Kita tegas, ada yang berangkat langsung kita pecat dan dipastikan dicabut keanggotaannya,” kata dia.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md menyebut Presiden Jokowi telah meminta anak buahnya untuk tak memihak kubu manapun dalam konflik Demokrat.
“Presiden memerintahkan menangani masalah Demokrat sesuai aturan yang berlaku, agar kami tak memihak kubu mana pun,” kata Mahfud seperti dikutip dari Majalah Tempo edisi 15 Maret 2021.
Discussion about this post