G12 – Sejumlah pendiri Partai Demokrat berencana menggelar kongres luar biasa partai pada awal Maret untuk mengganti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari kursi ketua umum.
Salah satu pendiri, Hengky Luntungan mengatakan para pendiri terbuka terhadap figur dari internal maupun eksternal partai untuk menjadi ketua umum.
Hengky mengatakan mereka bisa saja menawari Presiden Joko Widodo hingga Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md untuk memegang tampuk kepemimpinan Demokrat.
Namun salah satu pendiri yang lain, Ilal Ferhard, terang-terangan menilai sosok paling pas pengganti AHY adalah Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
“Artinya figur dan sosok yang cocok dan tepat untuk memimpin Partai Demokrat ke depan sebagai ketua umum, figur untuk menggantikan AHY adalah beliau Pak Moeldoko,” kata Ilal, belum lama ini.
Ilal menyebut Moeldoko layak memimpin Demokrat dengan pengalamannya sebagai mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia dan kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan. Ia juga menilai Moeldoko sosok yang terbuka sehingga dapat bersosialisasi dengan kader-kader Demokrat, kontras dengan AHY yang dianggapnya tertutup.
“Laporan kader di daerah itu setelah acara tidak bisa curhat segala macam, tidak bisa bersosialisasi kan itu bukan seorang pemimpin,” ujar Ilal, yang kini menjadi anggota Majelis Pertimbangan Daerah Partai Demokrat DKI Jakarta.
Ilal juga tak menutup kemungkinan Moeldoko bisa diusung menjadi calon presiden di Pemilu 2024. Ia meyakini Moeldoko dapat mendongkrak perolehan suara Partai Demokrat. “Pasti mendongkrak, kenapa? Jawabannya adalah para pendiri yang memilihnya,” kata Ilal.
Meski begitu, Ilal membantah tudingan bahwa para pendiri Demokrat pendorong kongres luar biasa ini menjual partai kepada pihak luar. Dia beralasan Demokrat adalah partai terbuka sehingga siapa pun dapat bergabung.
“Kami sebagai bagian pendiri Partai Demokrat tidak pernah menjual ini partai, kalau mau menjual dari dulu aja kami jual,” ucapnya.
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan para pendesak KLB itu bukan pemilik suara sah di kongres. Jika sampai terjadi KLB, Herzaky menilai gelaran itu inkonstitusional.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan mengatakan pihaknya akan melakukan berbagai cara untuk memitigasi terjadinya KLB. Hal ini mengingat terselenggaranya KLB Partai Demokrat bisa berujung pada dualisme kepengurusan.
“Tentu kami akan melakukan segala macam cara yang sesuai dengan prosedur sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan, agar hal itu tidak terjadi,” ujar politikus yang juga salah satu deklarator Partai Demokrat ini.
Sumber: Tempo
Discussion about this post