Gerak12.com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Batanghari Selasa (10/05/2022) menggelar rapat Paripurna dalam rangka mendengar jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas nota pengantar lima Rancangan peraturan daerah Kabupaten Batanghari.
Selain itu juga agenda rapat paripurna juga mendengar jawaban DPRD terhadap pemandangan umum pemerintah atas nota pengantar tiga Ranperda inisiatif DPRD Batanghari tahun anggaran 2022.
Wakil Bupati Batanghari, Bakhtiar mengatakan, menyikapi masukan dan saran fraksi Demokrat di mana meminta agar pihaknya memerintahkan pimpinan dan jajaran OPD untuk hadir langsung dalam proses pembahasan Ranperda.
“Mengingatkan langsung kepada kepala OPD yang mengusung dan menyusun Ranperda agar dapat hadir dalam pembahasan dan agar berkoordinasi dengan pihak DPRD dalam rangka penyusunan jadwal pembahasan agar tidak berbenturan dengan jadwal Kedinasan lainnya,” kata Wakil Bupati Batanghari Bakhtiar, Selasa (10/05/2022).
Disebutkan Bakhtiar, masukan dari fraksi Partai Demokrasi indonesia perjuangan dimana Ranperda tetap dilakukan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Azazi manusia atau Kemenkumham Republik Indonesia atau RI, kelima Ranperda yang diajukan pemerintah telah dilakukan harmonisasi dengan Kemenkumham RI.
“Dalam hal ini di buktikan melalui surat kepala kantor Kemenkumham RI Wilayah Jambi Momor : W.5.PP.04,02-44 tanggal 4 april 2022 hal penyampaian hasil pengharmonisasian Ranperda Kabupaten Batanghari,” kata Wakil Bupati Batanghari, Bakhtiar, yang juga menjabat Ketua DPD Nasdem Batanghari.
Sementara itu, Ketua badan pembentukan Peraturan Daerah atau Bapem Perda DPRD Kabupaten Batanghari Muhammad Zaki mengatakan ,Ranperda tentang tata cara penyusunan program pembentukkan Peraturan Daerah atau Perda ini di maksudkan untuk menjadi pedoman penyusunan program pembentukan perda berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan aspirasi dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan penyusunan Perda.
“Ranperda tentang penyelenggaraan perlindungan fakir miskin berisi norma kewenangan maupun norma perilaku kewenangan kepada pemerintah Kabupaten untuk memberikan pelayanan dan perlindungan fakir miskin,” kata Ketua Bapemperda, M. Zaki.
Disebutkan Zaki, Ranperda tentang irigasi bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Seperti berfungsi untuk mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan daerah dan kesejahteraan petani,” ujarnya.
Pemandangan umum Fraksi Partai Gerindra DPRD Batanghari soal Rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, langsung dijawab Wakil Bupati Batanghari Bakhtiar.
“Saat ini Perpusda Batanghari telah memiliki perpustakaan digital ibatanghari dengan memuat koleksi 1.070 judul monografh dan 2.140 eksemplar,” katanya dari atas podium ruang utama sidang DPRD, Selasa (10/5).
Ketua DPD Partai NasDem Batanghari ini berujar Batanghari akan dikembangkan koleksi bahan pustaka Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati), Bunda Baca dan Ketua DPRD Batanghari (saat ini masih free content).
Discussion about this post