GERAK12 – Wakil Ketua DPR RI M Azis Syamsuddin meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terkait potensi bibit siklon tropis 94W yang telah disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
“Saya juga berharap tim siaga bencana untuk memantau lingkungan sekitar secara aktif, untuk mendeteksi sejak awal gejala terjadinya potensi bencana, baik banjir bandang, longsor, angin kencang atau gelombang tinggi,” kata Azis, Rabu (14/4).
Dia meminta pemerintah daerah dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem, seperti puting beliung, hujan lebat disertai kilat/petir, dan hujan es serta dampak yang dapat ditimbulkan seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang.
Azis menyarankan agar ditingkatkan koordinasi antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pemerintah daerah untuk kesiapsiagaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan masing-masing untuk mencegah dampak yang mungkin timbul.
“Koordinasi yang dilakukan itu diharapkan menyasar pada komunikasi risiko yang ditujukan kepada masyarakat mengenai potensi bahaya untuk menjauh dari kawasan lereng rawan longsor, permukiman yang berada di tepi sungai,” ujarnya.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar itu mengatakan masyarakat berharap pemerintah daerah agar selalu siap siaga untuk mengevakuasi warga yang tinggal di daerah risiko bencana tinggi, seperti lembah sungai, daerah lereng rawan maupun tepi pantai.
Azis meminta adanya pemantauan ruang udara dan kondisi bandar udara serta secara terus menerus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Airnav untuk menerbitkan informasi peringatan, berupa Sigmet dan Aerodrome Warning.
“Saya juga berharap Pemerintah Provinsi mengaktifkan pusat pengendalian operasi (Pusdalops) daerah yang terkoneksi dengan pusat-pusat data, informasi dan komunikasi kelembagaan. Sehingga, langkah cepat bisa dilakukan dalam pembentukan pos komando serta aktivasi rencana kontinjensi menjadi rencana operasi,” katanya.
Dia mengungkapkan dari data dan laporan yang diterima DPR melalui BNPB, peringatan dini dan kesiapsiagaan perlu dilakukan di 30 wilayah administrasi setingkat provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung.
Selanjutnya Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.
Sumber: Antara
Discussion about this post