GERAK12 – Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan pemerintah akan menerbitkan sekitar 2.000 dokumen kependudukan berupa kartu keluarga untuk Suku Anak Dalam.
Menurut Risma, dokumen kependudukan itu perlu agar mereka masuk dalam daftar penerima bantuan sosial (bansos).
“Insyaallah bulan ini, kami sudah bisa cairkan kurang lebih 2.000 KK di suku anak dalam,” kata Risma di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Minggu (21/3).
Risma mengatakan, sejatinya, sampai saat ini pihaknya bersama dengan Kementerian Dalam Negeri telah melakukan 3.000 perekaman data untuk suku anak dalam.
Namun, pihaknya masih menemui sejumlah kendala dalam melakukan perekaman.
“Sebetulnya sudah 3.000 perekaman, tapi mungkin karena mereka mutar ya, nomaden jadi ada double, ganda (data) dan sebagainya,” kata Risma.
Menurut Risma, nantinya Kemensos bakal langsung menyerahkan bantuan sosial untuk 2.000 warga suku anak dalam yang telah mendapatkan dokumen kependudukan.
“Jadi 2.000 lebih yang itu akan kami turunkan bantuannya di bulan Maret ini dan itu double sama bulan April, enggak apa-apa, kami akan majukan yang bulan April,” sebut Risma.
Kemensos sebelumnya memiliki program yang membantu warga yang tergabung di Komunitas Adat Terpencil (KAT) memperoleh data kependudukan, untuk mempermudah penerimaan bantuan sosial atau bansos.
Pada Juli 2020, Mensos kala itu Juliari P Batubara mengatakan lewat program KAT tersebut Kemensos akan memberikan dukungan terkait persoalan administrasi kependudukan bagi warga yang tinggal di pedalaman.
Administrasi yang dimaksud adalah pengurusan administrasi kependudukan adalah e-KTP dan Kartu Keluarga (KK).
Discussion about this post