Gerak12.com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari menggelar rapat bersama para pengurus Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan Koperasi Kelapa Sawit, membahas terkait turunnya harga penjualan tandan buah segar(TBS) kelapa sawit saat ini. Rapat digelar di Ruang Banggar DPRD Rabu 18//5/2022.
dari point rapat tersebut DPRD Kabupaten Batanghari meminta pemerintah segera mencabut larangan ekspor CPO karena para petani hampir di semua wilayah mengeluh atas anjloknya harga sawit saat ini. Bahkan banyak pabrik yang sudah tidak mau lagi menampung buah sawit.
“Dalam rapat ini dewan sangat menyayangkan dari 14 Perusahaan Kelapa Sawit(PKS) yang ada di Batanghari hanya di hadiri oleh dua PKS saja,” Kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batanghari Muhammad Jafar, Rabu (18/05).
Terkait adanya perwakilan 12 PKS yang tidak hadir dalam undangan rapat itu, Dewan akan kembali memanggilnya kembali untuk mengetahui apa yang terjadi permasalahan yang di hadapi saat ini.
Sementara itu, dirinya juga mengakui saat ini banyak sekali keluhan-keluhan masyarakat yang berkaitan dengan kelapa sawit, termasuk koperasi sawit.
“Dari hasil penyampaian aspirasi yang disampaikan oleh PKS mengakui bahwa penampungan tangki CPO di perusahaan akan mengalami penumpukan dalam beberapa waktu dekat sehingga terpaksa akan menutup PKS” ujarnya
Kemudian, dari keterangan pemerintah daerah kini tengah melakukan rapat dengan pemerintah daerah lainnya bersama pemerintah Provinsi dan akan menyurati pemerintah pusat.
“Dari hasil penyampaian, hasil penetapan harga, tidak sesuai dengan yang dilakukan perusahaan sebab harga yang bermitra dengan pabrik dihargai Rp2.100 per kilogram sedangkan dengan petani swadaya hanya di kisaran Rp1.800,” tutupnya
Discussion about this post